REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menginisiasi program sinergi bersama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dalam bentuk pemberian bantuan pinjaman bagi pelaku usaha kecil dan mikro bagi masyarakat desa. Program ini salah satunya diimplementasikan dalam kegiatan Sinergi Program Pemerintah Untuk Kesejahteraan Rakyat di Kampung Pojok, Desa Sindang Sari, Serang Banten, Jumat (15/3).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, program yang diberikan adalah Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Di provinsi Banten, dana yang telah disalurkan sebesar Rp 90,5 miliar kepada 32.538 usaha mikro. "Sementara itu, untuk Kabupaten Serangnya sendiri sebesar Rp 15,8 miliar yang disalurkan kepada 5.888 usaha mikro," katanya dalam konferensi pers di Serang, Banten.
Kabupaten Serang merupakan wilayah kedua yang paling banyak menerima bantuan pembiayaan UMi di provinsi Banten, setelah Kabupaten Tangerang. Sasaran pembiayaan UMi adalah masyarakat yang baru mulai usaha mikro dan membutuhkan modal kecil maksimal Rp 10 juta serta belum dapat terfasilitasi oleh perbankan. Jumlah usaha mikro diketahui telah mencapai 72 persen atau 44 juta dari sektor usaha secara nasional.
Program pembiayaan UMi diluncurkan oleh Kemenkeu pada pertengahan tahun 2017. Sampai saat ini, program UMi telah menjangkau 34 provinsi dan hampir 540 kabupaten/kota. Pembiayaan UMi yang telah disalurkan hingga tahun 2018 sebesar Rp 2,1 triliun kepada 846.572 usaha mikro.
Ketika usaha ultra mikro berkembang menjadi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Pemerintah dapat memberi dukungan pembiayaan yang terjangkau melalui skema KUR. Kredit ini diperuntukan kepada UKM yang membutuhkan modal melalui perbankan namun belum memiliki agunan yang cukup.
Dengan KUR, Sri menuturkan, UKM dapat menikmati bunga kredit yang terjangkau dan modal mencapai Rp500 juta. Sejak tahun 2015, KUR telah disalurkan di seluruh Indonesia sebanyak Rp 333 triliun kepada 13,8 juta UKM. Untuk Banten sendiri, KUR telah disalurkan sebesar Rp 7 triliun kepada 243 ribu UKM. Sebesar Rp 660 miliar dana KUR disalurkan kepada 23.372 UKM di Serang.
Pembiayaan UMi dan KUR merupakan contoh bentuk investasi berdampak sosial atau Social Impact Investment (SII) di Indonesia. Kegiatan ini dapat digunakan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. SII merupakan suatu bentuk investasi yang memperhatikan terbentuknya dampak sosial (social impact) berdampingan dengan keuntungan finansial.
Untuk mengoptimalkan dampak sosial tersebut, pemerintah memiliki peran mengarahkan dan membangun kolaborasi berbagai pihak baik lintas institusi. "Baik itu BUMN, maupun swasta," ujar Sri.
Selain Kemenkeu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga meninjau program penyediaan air bersih oleh Program Nasional Penyediaan Air Minum (PAMSIMAS). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program ini diharapkan dapat memperkuat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa.
Menurut Basuki, air minum dan sanitasi sangat dibutuhkan masyarakat, terutama generasi muda. Termasuk, guna menghindari kasus stunting yang kerap menjadi dampak konsumsi air tidak bersih dan sanitasi kotor. "Kalau tidak ada sanitasi yang baik, bisa begitu," ujarnya.
Dalam penyediaan air minum, sampai dengan akhir tahun 2018, PAMSIMAS telah dilaksanakan di 22.961 desa yang tersebar di 376 kabupaten/kota di 33 provinsi. Program ini telah berhasil menyediakan tambahan pelayanan air minum bagi 16,7 juta jiwa dan tambahan fasilitas sanitasi layak bagi 15,4 juta jiwa.
Selain itu, untuk menyejahterakan masyarakat dan mendorong perkembangan usaha UMi, Pemerintah bersama PT PLN telah berhasil meningkatkan jumlah desa berlistrik dari 72.141 desa pada tahun 2016 menjadi 75.682 pada tahun 2017. Dengan tersedianya listrik dan air bersih yang terjangkau, masyarakat kecil dengan usaha UMi diharapkan dapat lebih fokus dalam mengembangkan usahanya menjadi usaha kecil, menengah, dan besar.
https://ift.tt/2Hmcosg
March 15, 2019 at 02:44PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Hmcosg
via IFTTT
No comments:
Post a Comment