Jokowi Wacanakan Dua Pos Menteri Baru di Kabinetnya

Dua menteri baru ditugaskan fokus mengurusi investasi dan ekspor.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melempar ide untuk membentuk dua posisi menteri baru di kabinetnya, yakni 'Menteri Investasi' dan 'Menteri Ekspor'. Soal penamaan resmi memang belum dipastikan seperti apa, namun yang jelas dua menteri tersebut masing-masing mengurusi investasi dan ekspor.

Jokowi punya alasan tersendiri kenapa dua menteri ini perlu ada. Menurutnya, ganjalan pertumbuhan ekonomi Indonesia ada pada dua sektor itu.

"Saya sudah sampaikan sepekan lalu dalam rapat kabinet apakah perlu dalam situasi seperti ini yang namanya menteri investasi dan menteri ekspor. Khusus. Wong penyakit kita ada di situ," kata Jokowi, Selasa (12/3).

Presiden melihat bahwa keberadaan dua posisi ini sudah lumrah di negara-negara lain. Selain Menteri Perdagangan, ada dua menteri yang punya spesifikasi khusus mengurusi persoalan investasi dan ekspor. Harapannya, dua sektor ini bisa digenjot untuk meningkatkan kinerja ekonomi nasional. Berkaca pada kinerja ekspor dan investasi yang merosot pada 2018 lalu, Jokowi menilai perlu keberadaan dua menteri ini.

"Dari sisi kelembagaan saya pikir kita harus punya menteri Investasi dan ekspor. Kalau sudah ada tapi nggak nendang yang salah ya semuanya. Kita paling geregetan, ngerti kekurangan, kesalahan, dan jalan keluar namun kita nggak bisa tuntaskan masalah yang ada," kata Jokowi.

Berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan angka pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) minus 8,8 persen dibandingkan pada 2017 (YoY). Angka ini jauh di bawah capaian pertumbuhan PMA pada 2012 lalu yang sempat menyentuh 31,03 persen.

Kepala BKPM Thomas Lembong menjelaskan, penurunan realisasi investasi di Indonesia pada tahun lalu sebetulnya juga dialami negara lain di dunia. Ada tiga hantaman keras yang berimbas pada laju investasi di dunia, yakni perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina, kenaikan suku bunga hingga empat kali oleh Bank Sentral AS, dan kebijakan amnesti pajak oleh Presiden AS Donald Trump.

"Syukurnya tahun 2018 akhir kami mulai melihat recovery dan awal 2019 recovery makin kencang. Tahun ini kami percaya diri PMA kembali double digit. Semangat kami saat ini mendorong kesiapan setinggi tingginya untuk mengaktualisasi recovery," kata Lembong.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2JltRTJ
March 12, 2019 at 02:40PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2JltRTJ
via IFTTT