Jokowi Geregetan Angka Investasi Jeblok

Realisasi investasi asing pada tahun 2018 turun dibandingkan tahun 2017

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa menyembunyikan kekesalannya karena realisasi nilai investasi yang jeblok di tahun 2018 lalu. Saat memberikan sambutan Rakernas Investasi 2019 di ICE BSD pada Selasa (12/3) pagi tadi, Jokowi menyampaikan pemikirannya bahwa ada yang salah dalam tata kelola perizinan investasi di Tanah Air.

Meski sejumlah terobosan sudah dilakukan dalam memangkas rantai perizinan, Jokowi mendorong jajarannya untuk bisa lebih menggaet lebih banyak lagi investasi, khususnya di sektor hilir.

"Kita paling geregetan, ngerti kekurangan, kesalahan, dan jalan keluar namun kita nggak bisa tuntaskan masalah yang ada. Tapi ini saya akan mulai lihat. Pasti ada yang nggak benar di titik tertentu dan saya pastikan akan menemukan," kata Presiden di Tangerang Selatan, Selasa (12/3).

Menimpali anjloknya realisasi investasi tahun lalu, Presiden meminta pemerintah daerah agar tak pikir panjang dalam mengizinkan investor yang mau membangun industri hilir sebuah komoditas. Presiden bahkan meminta pemda 'menutup mata' dan langsung memberi izin apabila ada investor yang mau melakukan hilirisasi produk terhadap komoditas unggulan. Misalnya, pendirian pabrik ban atau sarung tangan di Sumatra Selatan yang cocok sebagai produsen karet atau pendirian pabrik pengolahan sawit di Sumatra Barat sebagai penghasil CPO.

Desakan Jokowi kepada pemda agar tak mempersulit investor muncul setelah kinerja investasi tahun 2018 yang jeblok. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, total realisasi investasi asing (PMA) tahun 2018 sebesar Rp 392,7 triliun. Angka ini turun 8,8 persen dibandingkan realisasi investasi PMA tahun 2017 sebesar Rp 430,5 triliun.

Padahal menurut Jokowi, anjloknya investasi dan kinerja ekspor adalah dua hal ganjalan besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun lalu. "Bupati, Walikota, kalau ada investor industri apapun, tutup mata, beri izin. Yang berkaitan dengan pengolahan bahan mentah. Beri izin. Namun juga kawal. Tunjukkan. Kalau mau beli lahan tunjukkan lahannya di mana," jelas Jokowi.

Jokowi menekankan agar pemda menggelar karpet merah bagi siapapun investor yang secara serius mau membangun industri hilir dan peningkatan nilai tambah di daerah. Misalnya saja soal pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi investor baru.

Jokowi meminta Pemda mempercepat pengurusan IMB dari yang sebelumnya butuh waktu berminggu-minggu menjadi hitungan hari saja. Bahkan Presiden juga meminta Pemda lebih dulu menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), baru kemudian diterbitkan IMB-nya.

"Substitusi barang impor harus diberikan prioritas. Supaya neraca dagang kita semakin baik," katanya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2UvsgeR
March 12, 2019 at 03:07PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2UvsgeR
via IFTTT