REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemenangan Provinsi DKI Jakarta Prabowo-Sandi akan melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan KPU Jakarta Timur ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Rencana pelaporan terkait dengan kasus salah input data form C1 di Tempat Pemungutan Suara 93 Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.
Ketua BPP DKI Prabowo-Sandi, Muhamad Taufik, di Jakarta, Jumat (19/4), mengatakan kasus yang terjadi di TPS93, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur itu tidak wajar. Bahkan, menurutnya, terlihat jelas unsur kesengajaan untuk mengurangi suara pasangan Prabowo-Sandi.
"Dalam scan C1 yang diunggah, suara Jokowi-Maruf 47, sementara Prabowo-Sandiaga 162 suara. Tapi, data yang diinput KPU, suara Jokowi-Maruf naik menjadi 180, untuk Prabowo-Sandiaga menyusut jadi 56 suara. Ini namanya pelanggaran pemilu. Kami akan laporkan ke DKPP dan polisi," tegas Taufik dalam keterangan tertulisnya.
Ketua Seknas Prabowo-Sandi itu menegaskan, cara-cara membolak-balikkan data input merupakan cara kotor yang merugikan pasangan nomor urut 02. Semestinya, KPU sebagai penyelenggara pemilu berada di tengah atau tidak boleh memihak.
"Ini jelas pelanggaran yang tak bisa ditolerir," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI ini.
Menurut dia, jika tindakan itu tidak ketahuan, maka KPU berhasil melakukan mark up suara untuk pasangan 01, Jokowi-Maruf. "Sangat berani ini KPU melakukannya. Bagi saya, ini tak bisa diterima begitu saja, alasan salah input. Ini kesengajaan. Kami akan laporkan ke DKPP dan pidanakan," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini.
KPU menyatakan, kesalahan memasukkan data penghitungan suara dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU yang terjadi di lima TPS karena kesalahan petugas atau human eror bukan faktor kesengajaan atau kecurangan. "Sekali lagi ini karena human eror dan sudah kami perbaiki," kata Komisioner KPU Ilham Saputra di kantornya di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/4).
Kelima TPS yang salah input data tersebut berada di Provinsi Riau, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku, dan Jakarta. Ia mengatakan, KPU kabupaten/kota, kata dia, sudah memperbaiki data penghitungan suara di TPS yang berada di Riau, serta Jakarta.
Sedangkan, sisanya yakni satu TPS masing-masing di Maluku, NTB dan Jawa Tengah saat ini sedang dilakukan perbaikan. Ilham mendorong masyarakat untuk ikut memantau Situng dan mengapresiasi adanya masukan dari masyarakat untuk segera diperbaiki ketika ada kesalahan.
Senada dengan Ilham, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menambahkan kesalahan memasukkan data Situng itu juga bukan karena serangan peretas atau serangan siber tapi murni karena kesalahan manusia. "Langsung diganti di tampilannya. Jika ada keliru, langsung kami informasikan ke daerah setempat kemudian daerah setempat lakukan koreksi," kata Pramono.
Pramono lebih lanjut menjelaskan Situng hanya merupakan media mempublikasikan hasil penghitungan suara berbasis formulir C-1 dari 813.350 TPS. Sehingga, kata dia, situng bukan merupakan penentu hasil penghitungan suara karena rekapitulasi resmi dilakukan secara berjenjang secara manual dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Rekapitulasi resmi secara nasional dijadwalkan berlangsung 25 April hingga 23 Mei 2019.
http://bit.ly/2KN6tPz
April 19, 2019 at 09:51PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2KN6tPz
via IFTTT
No comments:
Post a Comment