Komisi VIII: BPIH 2019 Masih dalam Pembahasan

IHRAM.CO.ID, JAKARTA — Komisi VIII DPR mengatakan masih membahas rencana kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2019. Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan ada kenaikan BPIH 2019 sebesar 43 dolar Amerika Serikat (AS).

“Masih, sedang dibahas,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid kepada Republika.co.id, Jumat (30/11).

Dia mengatakan usulan kenaikan BPIH 2019 sebesar 43 dolar AS dalam mata uang asing atau Rp 5 jutaan dalam mata uang Indonesia. Terkait kemungkinan BPIH 2019 tidak ada kenaikan, Sodik enggan menanggapinya. Dia menyatakan saat ini BPIH 2019 masih dalam tahap pembahasan.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, politikus Partai Gerindra itu mengatakan, alasan pengajuan kenaikan BPIH 2019 disebabkan berbagai alasan. Menag Lukman Hakim Syaifuddin beralasan kenaikan itu disebabkan tiga hal, pertama, sewa pesawat dan bahan bakar avtur yang mengalami kenaikan.

Kedua, transportasi darat dari Makkah ke Madinah, juga sebaliknya yang dinaikkan pemerintah Saudi. Ketiga, upaya pemerintah Indonesia meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah haji, khsuusnya di Arafah.

Berita Terkait

“Ya, mereka (Kemenag) menggunaka alasan-alasan dan argumen-argumen. Kita sedang bahas,” ujar dia.

Sodik mengatakan Komisi VIII DPR RI dan pemerintah sudah membentuk tim panja BPIH 2019. Tim tersebut akan membahas bebagai elemen BPIH 2019 dalam waktu dekat. Pembahasan akan melibatkan Kemenag, Komisi VIII DPR RI, Garuda, Saudia, Pertamina, Muassasah Arab, perusahaan bisnis Arab, perusahaan hotel, PT Angkasa Pura, dan lain-lain.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2zA5utZ
November 30, 2018 at 10:20PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2zA5utZ
via IFTTT

Bulan Dana, PMI Depok Targetkan Rp 1,7 Miliar

Jika uci coba ini efektif, tahun depan akan melibatkan sekolah swasta.

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK--Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Depok terus berupaya menggalang dana kemanusiaan  dalam kegiatan Bulan Dana PMI 2018 dengan target sebesar Rp 1,79 miliar. PMI Kota Depok menyasar lembaga pendidikan atau sekolah negeri dalam pengumpulan dana operasional tersebut.

"Kami sasar guru dan siswa yang berada di sekolah negeri. Ini baru uji coba. Jika efektif, tahun depan kami juga akan libatkan sekolah swasta," ujar Ketua PMI Kota Depok, Dudi Mi'raz, di Balai Kota Depok, Jumat (30/11).

Menurut Dudi, pihaknya telah mendata jumlah sekolah negeri beserta siswa yang ada di Kota Depok. Adapun jumlah sekolah yang disasar sebanyak 29 sekolah dengan jumlah siswa mencapai 27.172.

"Jumlah amplop yang akan kami sebar sesuai dengan jumlah siswa. Ini belum termasuk tenaga pengajar maupun pegawai yang bekerja di lingkungan sekolah. Nilai sasarannya sukarela, semua tergantung keikhlasan," tutur Dudi.

Dia menambahkan, target yang ingin dicapai adalah Rp 1,79 miliar dan akan ditutup pada Februari 2019. Target tersebut tidak hanya dari lembaga pendidikan, tetapi juga lembaga lainnya seperti kelurahan, tempat wisata dan beberapa kantor pelayanan publik lainnya.

"Khusus lembaga pendidikan bentuknya amplop, kalau lembaga lainnya masih bentuk kupon. Nanti teknisnya kami akan lakukan sosialisasi, baru pengumpulan bulan dana PMI pada 17 Desember. Untuk Lembaga pendidikan kami lakukan di bulan Januari dan kami beri waktu sampai dua minggu. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan," jelas Dudi.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2U0ADiI
November 30, 2018 at 10:10PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2U0ADiI
via IFTTT